Jakarta – Pembangunan rumah dengan muka atau DP Rp 0 yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hampir rampung. Pantauan detikFinance di lokasi proyek yakni Pondok Kelapa, Jakarta Timur kemarin (26/6/2019), tampak bangunan hunian vertikal yang menjulang ke atas.
Ada 3 warna yang mendominasi rumah tersebut, yakni putih, cokelat muda, dan cokelat tua.
Di lokasi proyek tak tampak pekerjaan-pekerjaan berat. Alat berat berupa crane yang tampak dari luar lokasi proyek terlihat diam, tak bergerak.
Kemudian, kendaraan berat seperti truk yang mengangkat material pun tak tampak hilir mudik. Pekerjaan hanya tinggal merapikan bangunan.
Lalu, berapa harganya? Bagaimana proses seleksinya? Berikut berita selengkapnya:
Kepala Uni Pelaksana Teknis (UPT) Program DP Rp 0 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Zikran Kurniawan mengatakan, tak ada perubahan harga untuk rumah Rp 0 ini.
“Nggak ada, nggak ada perubahan kok,” katanya kepada detikFinance, Rabu (26/6/2019).
Dia mengatakan, harga rumah DP Rp 0 seperti yang telah dipublikasikan ke masyarakat. Kembali, dia menuturkan, tidak ada yang berubah.
“Nggak akan berubahlah yang dipublish masyarakat,” ujarnya.
Perlu diketahui, hunian DP Rp 0 dibangun di atas lahan seluas 5.686 m2, dengan total lantai mencapai 21 lantai. Rumah tersebut terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 type yaitu, pertama, tipe studio berjumlah 240 unit dengan kisaran harga per unit Rp 184.800.000-Rp 195.800.000.
Kedua, tipe 1 bedroom (kamar tidur) berjumlah 180 unit dengan kisaran harga per unit Rp 210.760.000 – Rp 213.400.000. Ketiga, tipe 2 bedroom berjumlah 360 dengan kisaran harga per unit Rp 304.920.000-Rp 310.640.000.
Pembeli rumah DP Rp 0 mesti melewati tahap seleksi. Adapun tahapannya, calon pembeli harus melewati proses verifikasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Nantinya, UPT akan merekomendasikan nama agar diproses kredit di bank, dalam hal ini Bank DKI.
“Sedang kita proses, sudah dicek juga dari data, lagi akan di-follow up mungkin untuk yang lolos selanjutnya akan diproses di Bank DKI. Kaya proses KPR seperti biasa,” kata Zikran.
Zikran menerangkan, di saringan awal calon pembeli mengisi sejumlah data mengenai informasi pribadi.
“Waktu awal kita mengisi data secara umum mereka berminat menyatakan punya penghasilan sekian. Terus, mengisi data, cicilan, punya utang kalau punya utang, mungkin utang motor cicil, motor tiap bulan. Kan belum tentu benar. Kita cek ke Dukcapil, benar dia NIK nya, berapa tahun di Jakarta,” paparnya.
Setelah lolos dari verifikasi awal, UPT akan merekomendasikan sejumlah nama ke Bank DKI. Nantinya, calon konsumen akan diberi informasi untuk kembali diseleksi.
Zikran mengatakan, Bank DKI akan menyeleksi calon pembeli sebagaimana pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) pada umumnya sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank akan melihat berbagai aspek baik dari penghasilan, kemampuan bayar, dan sebagainya.
“Kalau orang KPR pada umumnya kalau penghasilan Rp 7 juta atau Rp 5 juta berapapun harus melengkapi itu, keterangan gaji kalau karyawan, kalau pedagang ada hitungan omzet, diwawancara pihak perbankan, standar kredit KPR. Kyc (Know your customer) kalau sistem perbankan untuk bisa diberikan kredit,” terangnya.
Soal kapan calon pembeli akan dipanggil Bank DKI, Zikran tak memberikan jawaban pasti. Sebab, itu juga tergantung bank.
“Kita koordinasikan, tergantung kesiapan perbankan, kita pengennya cepet. Temen-temen Bank DKI menyiapkan infrastruktur bagaimana kontak mereka, kantor mana yang melayani, apakah yang deket Kelapa Village atau yang kantor pusat,” terangnya.
Dalam catatan detikFinance, adapun masyarakat yang bisa membeli rumah DP Rp 0 adalah yang tinggal di DKI Jakarta selama 5 tahun, belum memiliki rumah, serta berpenghasilan di bawah Rp 7 juta.

https://finance.detik.com/properti/d-4601839/sudah-siap-beli-rumah-dp-rp-0-anies/3